19
OKTOBER 2026 17:08 WIB
BANDUNG 33 Kali Dilihat

Pemkab Bandung Alokasikan Rp40 Miliar Bonus Produksi Panas Bumi, 60 Persen untuk 56 Desa

Hamdan

Hamdan

Pewarta

Pemkab Bandung Alokasikan Rp40 Miliar Bonus Produksi Panas Bumi, 60 Persen untuk 56 Desa

BANDUNG, Logo - Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar dari bonus produksi panas bumi pada 2026. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 60 persen akan disalurkan kepada 56 desa yang berada di wilayah penghasil panas bumi melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa bonus produksi panas bumi memiliki mekanisme berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, bonus produksi berasal dari pendapatan perusahaan pengelola panas bumi yang ditransfer langsung ke rekening pemerintah daerah, bukan bersumber dari pembagian hasil pajak.

Penegasan tersebut disampaikan Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) saat menghadiri Sosialisasi Hasil Kajian Realokasi Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung itu berlangsung di Grand Sunshine Soreang, Senin (19/10/2026).

KDS menjelaskan, realokasi anggaran dilakukan berdasarkan hasil kajian terbaru agar pemanfaatan bonus produksi panas bumi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah penerima.

Adapun prioritas penggunaan anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta percepatan penanganan stunting.

"Berdasarkan hasil kajian terbaru, saya berharap penerima manfaat bonus produksi panas bumi ini benar-benar melaksanakannya sesuai kebutuhan," ujar KDS.

Sebanyak 56 desa yang berhak menerima bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali.

Untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaannya, Pemkab Bandung juga akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru yang mengatur mekanisme realokasi bantuan keuangan khusus dari bonus produksi panas bumi tersebut.

Bupati Dadang Supriatna meminta seluruh kepala desa penerima agar segera menyusun perencanaan kegiatan secara matang. Langkah ini penting agar anggaran dapat direalisasikan secara optimal sebelum berakhirnya tahun anggaran pada Desember 2026.

"Para kepala desa harus segera merencanakan, sehingga pelaksanaannya bisa maraton dan segera selesai," tegasnya.

Selain mendorong percepatan realisasi anggaran, KDS berharap penerimaan bonus produksi panas bumi Kabupaten Bandung dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Ia juga memastikan bahwa 56 desa penerima tersebut akan kembali memperoleh bonus produksi panas bumi pada 2027.

Dalam mekanisme penyalurannya, dana BKK akan ditransfer langsung kepada pemerintah desa untuk digunakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Meski demikian, setiap desa tetap berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Melalui kebijakan realokasi ini, Pemkab Bandung berharap bonus produksi panas bumi dapat memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat di wilayah penghasil, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.***

Tinggalkan Komentar

1000 Karakter tersisa

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!