BANDUNG,
- Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program bedah rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Program BSPS di Kabupaten Bandung, Senin (19/10/2026).
Dadang mengatakan, program bedah rumah merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kabupaten Bandung sendiri memperoleh alokasi bantuan yang cukup besar dan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima program terbanyak kedua secara nasional setelah Kabupaten Toba.
"Jawa Barat adalah tertinggi secara nasional dan Kabupaten Bandung kedua setelah Kabupaten Toba," ujarnya.
Kemendagri dan Investor China Tinjau TPST Cicukang, KDS Targetkan PSEL Mulai Dibangun Akhir 2026
Ia menjelaskan, sebanyak 3.047 unit rumah di Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Dadang, penyelesaian persoalan RTLH membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya harus bergerak bersama agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
"Mari kita sama-sama selesaikan persoalan ini," katanya.
Selain percepatan perbaikan rumah, Dadang turut menyoroti persoalan rumah warga yang berdiri di atas lahan milik PTPN. Persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan bersama agar pelaksanaan program bedah rumah tidak terkendala.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data penerima bantuan. Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, pemerintah daerah bersama camat dan kepala desa diminta terlibat langsung dalam melakukan pengecekan kondisi di lapangan.
Dalam hal pendataan, Dadang mendorong pemanfaatan aplikasi digital untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi rumah tidak layak huni. Menurutnya, dukungan teknologi harus diimbangi dengan koordinasi yang baik antara kepala desa, camat, dan satuan kerja (satker) terkait.
Komunikasi yang efektif dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program, terutama untuk menghindari kesalahpahaman antara petugas di lapangan dan masyarakat penerima manfaat.
"Jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak di lapangan dan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Dadang meminta seluruh kepala desa agar proaktif mengawasi sekaligus mendampingi warganya yang menerima bantuan. Ia menilai kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kepala desa harus mempunyai empati, sosial, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap warganya," ujarnya.
Dadang juga berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan program bedah rumah secara maksimal. Ia mengajak seluruh pihak untuk senantiasa bersyukur serta mengedepankan semangat gotong royong dalam proses perbaikan rumah.
Ia berharap, keberhasilan pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Bandung dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan jumlah bantuan pada tahun berikutnya.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi jumlah bantuannya," harap Bupati.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, program BSPS diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung. Selain menyediakan hunian yang lebih layak, program ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.***